• Selasa, 29 November 2022

Palsukan Kematian Dapat Dijerat Hukum Pidana dan Perdata

- Senin, 21 November 2022 | 16:07 WIB
Pembuat kematian palsu dapat dijerat hukum pidana dan perdata. (IG pakehpsaja)
Pembuat kematian palsu dapat dijerat hukum pidana dan perdata. (IG pakehpsaja)


KATA LOGIKA - Membuat kematian palsu dapat dijerat hukum pidana dan perdata. Demikian ungkap Cucu Kustiawan Pengurus Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Surakarta, Jawa Tengah.

Menurut Cucu pelaku pemalsu kematian dapat dijerat hukum pidana maupun perdata, “Dalam prakteknya, keduanya bisa jalan paralel. Baik pidana maupun perdata,” ungkapnya.

“Untuk pemalsuan kematian,” ujarnya, ada peraturan di Mahkamah Agung yang menyebut hukum perdata didahulukan, “Tapi dalam prakteknya, keduanya bisa jalan,” terang Cucu dikutip dari Tribun News (21/11).

Baca Juga: Beri Keterangan dan Laporan Palsu Tanpa Bukti, Dijerat 7 Tahun

Pihak kepolisian biasanya tetap memproses hukum pidana pada pelaku pemalsu kematian, namun jika ada pihak yang dirugikan secara perdata dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

Kasus pemalsu kematian mencuat saat pria bernama Urip Saputra (40) asal Bogor memalsukan kematian untuk menghindari hutang Rp 1,5 miliar. Kasus Urip menarik perhatian publik. ***

 

 

 

Halaman:

Editor: Ade Kurniawan

Sumber: KATA LOGIKA

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BNPT: Siapa pun Kena Virus Radikalisme Pasti Goblok

Jumat, 28 Oktober 2022 | 03:04 WIB

Instruksi Heru: Jakpro Siapkan Laporan Formula E

Senin, 24 Oktober 2022 | 11:23 WIB
X