• Kamis, 6 Oktober 2022

KMP Reformasi: Mafia Tumbuh Subur di Ditjen Hortikultura Kementan

- Jumat, 16 September 2022 | 20:27 WIB
Ketua Umum KPM, Gunawan Al Bima
Ketua Umum KPM, Gunawan Al Bima

KATA LOGIKA - Komite Mahasiswa Pemuda (KMP) Reformasi menyoroti Direktorat Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) atas kebijakannya yang diduga menjadi ladang korupsi.

Dugaan itu diucapkan Ketua Umum KPM, Gunawan Al Bima dalam keterangan persnya di Jakarta, dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Dirjen Hortikultura Kementan.

"Bagaimana tidak, begitu berlimpah nya produk yang dihasilkan petani lokal, namun Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hortikultura terus mengeluarkan kebijakan yang diduga menjadi ladang korupsi," ucap Gunawan, Jumat (16/9/22).

Baca Juga: Laksanakan Bimtek, Upaya LS Vinus Perkuat Strategi Pemantauan Pemilu

Akhir-akhir ini, kata Gunawan, petani dengan Produk Hortikultura Indonesia harus gigit jari dengan beberapa peraturan pemerintah terkait dengan Impor Produk Holtikultura telah membunuh petani secara perlahan.

"Dugaan Korupsi ini selalu terjadi di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang terbaru adalah adanya laporan masyarakat kepada Ombudsan RI terkait tertolak/tertahannya Produk Impor Hortikultura yang dimiliki para importir oleh Badan Karantina Pertanian dengan alasan para importir tidak memiliki Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH)," katanya.

Padahal, kata dia, jika merujuk pada data yang disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, sub sektor Hortikultura pada kuartal I dan II tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,01% dan 1,84%. Sementara pada 2020 Ekspor Hortikultura mencapai U$D 645,48 Juta meningkat 37,75 % dari tahun 2019. (Lihat data Kemenko Ekonomi).

Baca Juga: Ini Alasan Mengapa Muhammadiyah dan NU Semakin Rukun dan Solid

Belum lagi beberapa peraturan menteri yang terkesan saling bertabrakan. Lihat saja Peraturan Menteri Perdagangan No.25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dengan Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Halaman:

Editor: Alibas

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPN: Nama Bahtiar tertinggi Untuk Pj. Gubernur DKI

Rabu, 5 Oktober 2022 | 14:02 WIB

AC Milan Berpeluang Dapatin Ronaldo

Kamis, 29 September 2022 | 09:57 WIB
X