2023 Tanpa Dana PEN, Aleg PKS Sebut Penyerapan Anggaran Masih Jadi Persoalan di Indonesia

KATA LOGIKA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada akhir 2022 menegaskan bahwa Komite Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) akan selesai akhir tahun 2022.

Pemerintah juga tidak mengalokasikan dana khusus untuk PC-PEN di APBN 2023. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sejak 1 Januari-9 Desember 2022 telah mencapai Rp330,7 triliun atau 72 ,6 persen dari pagu Rp455,62 triliun. Realisasi tersebut didorong oleh klaster perlindungan masyarakat yang mencapai Rp148,2 triliun atau 95,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp154,76 triliun.

Terkait dengan penyerapan dana PEN tahun 2022, anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS, Anis Byarwati menilai bahwa penyerapan anggaran masih terus menjadi persoalan di Indonesia. Padahal, ekonomi nasional membutuhkan stimulus besar untuk mendukung pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Baca Juga: Budiman Sudjatmiko: Presiden Setuju Tuntutan Kepala Desa

“Saya melihat penyerapan anggaran PEN ini memang cukup rendah sejak 2020. Dalam kaitan dengan indikasi pemulihan ekonomi, kelihatannya masih jauh dari kondisi sebelum pandemi Covid-19,” kata Anis.

“Konsumsi belum sepenuhnya pulih bahkan bisa dikatakan menurun karena kenaikan inflasi. Dari lapangan usaha, indikasi pemulihan masih jauh. Justru yang terjadi masih terlihat penurunan. Bisa kita lihat bahwa industri manufaktur terus melambat. Perannya terhadap PDB terus menurun di tengah kebutuhan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar,” tulisnya.

Untuk realisasi kluster pemulihan ekonomi yang mencapai Rp 183,4 triliun atau lebih dari 100%, dimana klaster ini juga mencakup dukungan untuk UMKM termasuk subsidi KUR, wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mencatat dua hal.

Baca Juga: Arab Saudi Jadi Tuan Rumah Turnamen Sepakbola Wanita Pertama Kali

Pertama, Anis mengingatkan jangan hanya fokus pada nilai dan persentase realisasi anggaran tetapi juga perhatikan impact nya. Hal ini yang terus luput dari evaluasi anggaran kita. Hanya mencapai target realisasi (belanja) sedangkan kualitasnya jarang dikalkulasi. “Jadi, pajak yang kita bayar dan pembiayaan dari utang bisa mubazir jika tidak dievaluasi penggunaan anggarannya,” ungkapnya.