Parlemen Jerman Peringati 75 Tahun Berdirinya Israel dengan Cara Begini

KATA LOGIKA - Parlemen Jerman mengadakan sesi pleno khusus untuk memperingati 75 tahun berdirinya Israel pada Jumat (12/05) waktu setempat. 

Anggota parlemen dari pemerintah koalisi Kanselir Olaf Scholz menggunakan pidato mereka untuk menyoroti tanggung jawab sejarah Jerman untuk Israel, tetapi menghindari mengkritik kebijakan kontroversial Tel Aviv terhadap Palestina.

Katharina Droege dari Partai Hijau menggarisbawahi bahwa Jerman memikul tanggung jawab khusus untuk keamanan Israel akibat kejahatan Nazi yang dilakukan terhadap orang Yahudi selama Perang Dunia II.

Baca Juga: Relawan: Bukti Anies Pintar Bahasanya Rumit Dipahami Manusia Normal

"Setelah Jerman melakukan kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia, setelah pembunuhan orang-orang Yahudi di Eropa, Israel bersedia berjabat tangan dengan kami; untuk ini kami akan selalu berterima kasih," katanya.

"Keamanan Israel akan menjadi tanggung jawab kita selamanya; itu adalah bagian dari alasan negara Jerman," tambahnya.

Christian Durr dari Partai Demokrat Bebas yang liberal mengatakan bahwa Jerman dan Israel tidak hanya terkait dengan sejarah, tetapi juga dengan komitmen mereka terhadap nilai-nilai liberal dan demokrasi.

"Di masa-masa yang penuh gejolak ini, penting bagi kami untuk menekankan bahwa hak Israel untuk hidup dan keamanannya tidak dapat dinegosiasikan untuk Jerman," tegasnya.

Baca Juga: Romahurmuziy Ingatkan Etika Anies Sangat Buruk

Anggota parlemen Sosial Demokrat, Gabriela Heinrich, menyatakan penyesalan bahwa, di Jerman saat ini, banyak orang Yahudi masih menghadapi anti-Semitisme, sekolah dan sinagoga Yahudi harus berada di bawah perlindungan polisi.

"Tahun lalu di Jerman ada 2.641 kejahatan anti-Semit, termasuk 88 serangan kekerasan. Ini tak tertahankan," katanya.

"Adalah tugas kami sebagai politisi untuk memastikan bahwa orang Yahudi merasa aman di negara kami," tegasnya.

Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier dan duta besar Israel di Berlin, Ron Prosor, juga menghadiri sidang paripurna khusus di Parlemen.***